Pengumuman Pemenangan Pengadaan Alat Laboratorium Pengujian Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya, dapat di unduh disini "Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium 2011"

 

Jum'at, 02 Maret 2012 | 15:32 WIB

 

JAKARTA: Pemerintah akan mengizinkan kembali penggunaan subkontraktor oleh perusahaan di kawasan berikat untuk mendorong kemitraan perusahaan-perusahaan tersebut dengan industri kecil menengah.
Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan penggunaan subkontraktor oleh perusahaan berikat akan dipertahankan, khususnya bagi industri padat karya, seperti garmen dan sepatu.
"Mengenai kawasan berikat, sudah disepakati harus ada perubahan lagi. [Kementerian Keuangan] akan merumuskan dalam 1 minggu," katanya setelah membuka rapat kerja Kementerian Perindustrian, Jumat, 2 Maret 2012.
Menperin menjelaskan larangan penggunaan subkontrak pada Peraturan Menteri Keuangan no. 147/2011 berpotensi menyebabkan ribuan industri kecil menengah terpaksa tutup karena kehilangan kontrak dari produsen-produsen di kawasan berikat.
Selain itu, Kemenperin mengusulkan perusahaan di kawasan berikat tetap diperbolehkan menjual produknya ke pasar domestik hingga 50% dari nilai ekspor tahun sebelumnya. Porsi tersebut sebaiknya dipertahankan sampai ancaman krisis perekonomian global berlalu.
"Mengenai pemindahan ke kawasan industri disepakati tetap diberikan waktu hingga 2016, walaupun secara teknis menurut saya akan sulit nantinya," tambah Menperin.
Permenkeu No. 255/2011 mengenai revisi Permenkeu no. 147/2011 tentang kawasan berikat membatasi penggunaan subkontraktor oleh perusahaan di kawasan berikat hingga akhir 2012 atau sampai masa kontrak berakhir.
Berdasarkan peraturan tersebut, implementasi aturan yang mengharuskan perusahaan kawasan berikat berluas wilayah kurang dari 1 hektare berlokasi di kawasan industri baru akan dipaksakan pada 2017.
Adapun, pembatasan penjualan produk ke pasar domestik dari kawasan berikat sebesar 25% tetap diberlakukan mulai tahun ini.
Sumber : http://www.bisnis.com/articles/subkontraktor-berikat-pemerintah-dorong-kemitraan
 

JAKARTA—Menteri Perindustrian MS. Hidayat menerima Menteri Industri dan Perdagangan India Anand Sharma bersama delegasi di kantor Kemenperin Senin (5/3) pk.11:00 siang tadi. Dalam kunjungan tersebut delegasi India menyatakan minatnya untuk melakukan investasi di sektor industri farmasi dan rumah sakit Indonesia.


Kunjungan ini merupakan kunjungan yang ketiga ke-3 dan diikuti oleh pelaku usaha asal India dengan dipimpin oleh Ketua Nicco Corporation Limited Rajive Kaul.


Dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian menyatakan bahwa terkait kebijakan daftar negatif investasi (DNI) di sektor kesehatan di Indonesia, pemerintah akan memberikan penjelasan tersendiri. karena kebijakan tersebut merupakan wewenang Kementerian Kesehatan.


Selain investasi di sektor Industri Kesehatan, delegasi juga menyatakan minatnya melakukan program kerja sama di bidang kesehatan seperti kedokteran dan rumah sakit.


Terkait rencana kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dengan India, Menperin menjelaskan bahwa harus ada kajian terlebih dahulu. Ditambahkan bahwa kerjasama perdagangan bebas bisa saja diterapkan jika posisinya berimbang dan memacu pertumbuhan.

Sumber: kemenperin.go.id

 

 

Senin, 5 Maret 2012

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan agar investasi di kawasan industri bisa mendapatkan fasilitas insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan atau tax allowance. Langkah itu dilakukan guna mendorong akselerasi industrialisasi.

"Setidaknya, dalam enam bulan pertama 2012, langkah-langkah itu bisa dilaksanakan. Di antaranya, pengurangan 50 persen PPh selama lima tahun dan pembebasan PPn atas pembebasan lahan bagi kawasan industri yang membangun infrastruktur," kata Sekjen Kemenperin Anshari Bukhari di Jakarta, Senin (5/3/2012).

Sementara, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Dedi Mulyadi mengatakan, hal tersebut baru berupa usulan dan belum dibahas di tim yang membahas masalah tarif. 

"Sampai saat ini, belum ada pembahasannya. Soal kriteria atau seperti apa, belum ada dibahas. Dan, di dalam PP 52/2012 yang mengatur pemberian tax allowance, kawasan industri memang tidak masuk," kata Dedi.

Dia berharap, langkah tersebut bisa memacu investasi terutama di luar Jawa. Dia menyebutkan, ada luas lahan kawasan industri sekira 1.250 hektare (ha) yang digarap pada tahun lalu. Kawasan itu mencakup Bekasi, Karawang, Tangerang, dan Serang. Dari jumlah itu, kata dia, sekira 50 persen lahan digunakan oleh industri automotif.

Pada 2010, kata dia, luas lahan di kawasan yang sama yakni 530 ha. Sedangkan untuk tahun ini, kata dia, ada sekira 800 ha lahan yang siap digarap di Bojonegoro, 3.000 ha di Karawang, dan 2.000 ha di Purwakarta.

Dedi memperkirakan, dana investasi yang dibutuhkan untuk mengelola kawasan industri adalah sekira Rp600 ribu-Rp1,5 juta per ha. Dana itu, kata dia, hanya untuk lahan dan belum termasuk biaya untuk lainnya seperti listrik.

"Diharapkan, tahun ini ada 1.200 ha lahan baru lagi yang menjadi kawasan industri. Ini membutuhkan infrastruktur," ucapnya.

Nantinya, ujarnya, paradigma kawasan industri harus diubah. Artinya, menurutnya, tidak hanya menjual lahan, tapi juga servis yang salah satunya adalah infrastruktur. Kawasan industri generasi ketiga, menurutnya, adalah seolah-olah akan mengembangkan kota baru.

"Hingga fasilitas pelatihan, sekolah, dan pusat inovasi. Ini adalah kawasan industri generasi ketiga. Konsepnya, membangun kota-kota baru. Nah, insentif ini ditujukan untuk memacu itu," ungkapnya. (Sandra Karina/Koran SI/ade)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2012/03/05/320/587542/investasi-di-kawasan-industri-diusulkan-dapat-insentif

 

JAKARTA: Penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif dasar listrik diper kirakan hanya mengoreksi target pertumbuh an sektor manufaktur 0,26%--0,29%, sehingga tidak berdampak be sar terhadap kinerja industri nasional pada tahun ini.

Kementerian Perindustrian sebelumnya menetapkan target per tumbuhan produk domestik bruto sektor industri pengolahan nonmigas (manufaktur) sebesar 6%—7,1% pada tahun ini.

Pada tahun lalu, industri manufaktur tumbuh 6,83% atau kali pertama melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,46%.

Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Dedi Mulyadi mengatakan penaikan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL) tidak akan ber dampak besar pada proyeksi pertumbuhan industri pada tahun ini.

Hasil simulasi Kemenperin menunjukkan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas akan terkoreksi 0,26% dengan asumsi penaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter dan penaikan TDL 10% dilakukan secara bersamaan.

Apabila harga BBM bersubsid dinaikkan Rp2.000 per liter dan TDL naik 10% secara bersamaan pertumbuhan industri manufaktur diprediksi turun 0,29%.

Dedi mengungkapkan hasi simulasi tersebut menunjukkan sektor industri manufaktur tetap akan tumbuh pesat pada tahun ini, terutama didorong oleh penguatan daya beli masyarakat.

Daya beli yang kuat mendorong pasar domestik menyerap lebih banyak produk industri, ter utama produk konsumsi seperti makanan dan minuman.

Simulasi itu menunjukkan industri makanan dan minuman merupakan sektor yang paling tidak terpengaruh oleh penaikan harga BBM bersubsidi dan TDL.

Pertumbuhan industri makanan, minuman dan tembakau malah diproyeksikan meningkat 0,13%—0,14% setelah penaikan harga BBM dan TDL. Tahun ini, Kemenperin memperkirakan sektor tersebut tumbuh 6,7%— 8,2%.

Kekuatan Industri Makanan

Dedi menjelaskan kekebalan industri makanan, minuman, dan tembakau disebabkan oleh permintataan yang tinggi atas produk industri itu dan rendahnya ketergantungan pada bahan baku impor.

Menurutnya, daya tahan industri makanan, minuman, dan tembakau berdampak kuat pada daya tahan industri manufaktur secara keseluruhan karena besarnya kontribusi sektor tersebut.

Industri itu diperkirakan menyumbangkan 35,2% dari PDB sektor manufaktur pada 2012, lebih tinggi dari industri angkutan, mesin dan peralatannya (27,47%) ataupun industri pupuk, kimia dan barang dari karet (12,21%).

Namun, Dedi menegaskan simulasi yang dilakukan Kemenperin tidak memperhitungkan faktor lain yang bisa menghambat pertumbuhan industri, seperti tingkat suku bunga, hambatan birokrasi, kapasitas infrastruktur, dan ketersediaan energi.

Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengakui penaikan harga BBM bersubsidi bisa menaikkan biaya produksi industri. Kebijakan itu bisa berdampak besar apabila penaikan harga BBM dan TDL dilakukan berbarengan.

Namun, Menperin optimistis target pertumbuhan industri manufaktur tetap tercapai melalui peningkatan kapasitas industri melalui realisasi investasi skala besar dan perbaikan infrastruktur.

"Beberapa investasi besar yang di umumkan dalam 2 tahun terakhir mulai terealisasi tahun ini. Dampaknya akan besar terhadap pertumbuhan industri," kata Hidayat di sela-sela rapat kerja Kementerian Perdagangan kemarin.

Menteri Perdagangan/Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan pihaknya masih menunggu proyeksi dampak penaikan harga BBM dan TDL terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum memperkirakan dampak kebijakan itu terhadap kinerja perdagangan.

"Walaupun sudah gonjangganjing seperti sekarang [pertumbuhan ekonomi] masih diperkirakan 6,5%—6,7%. Bobot konsumsi domestik juga masih besar," kata Mendag.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah menunda penaikan TDL hingga tahun depan agar tidak berbarengan dengan penaikan harga BBM bersubsidi.

"Beri kesempatan kepada industri untuk bernapas. Kalau sama-sama dinaikkan bisa tutup semua dan jadi importir saja," katanya.

sumber : Bisnis Indonesia

 

Page 1 of 150

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Link Terkait

Kalender

 «  < Nov 2017 >   »
SuMTWThFS
19

Chat Online

Apakah manfaat paling penting dari Transisi SNI ISO 9001:2015

| + - | RTL - LTR